https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/ 2026-04-18T05:14:18+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/ https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/lib/tpl/dokuwiki/images/favicon.ico text/html 2020-09-13T23:35:12+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:akuntansi_pemda&rev=1600014912&do=diff Akuntansi Pemda Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). PPKD akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintah daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi serta hutang jangka panjang. text/html 2020-09-13T17:13:50+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:akuntansi_ppkd&rev=1599992030&do=diff Akuntansi PPKD/BUD Akuntansi PPKD/BUD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD, yaitu mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. text/html 2020-09-13T14:45:49+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:akuntansi_skpd&rev=1599983149&do=diff Akuntansi SKPD Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan bendahara. PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. text/html 2020-09-12T17:51:01+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:bagan_akun&rev=1599907861&do=diff BAGAN AKUN STANDAR (BAS) KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH * * * Berikut penjelasan terkait masing-masing BAS teresebut diatas dan proses mapping nya: * BAS Permendagri 13 Tahun 2006 * BAS Permendagri 64 Tahun 2013 * BAS SAP PP 71 Tahun 2010 * Proses Mapping Rekening text/html 2020-09-12T15:14:28+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:bas_p13_2016&rev=1599898468&do=diff SETUP BAS PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 Fungsi Berfungsi untuk melakukan pengaturan rekening mata anggaran sesuai dengan BAS Permendagri 13 tahun 2006 yang sampai saat ini masih berlaku untuk penyusunan anggaran di pemerintah daerah. Nomenklatur rekening mata anggaran berdasarkan BAS Permendagri 13 tahun 2006 ini terdiri dari : text/html 2020-09-12T15:13:33+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:bas_p64_2013&rev=1599898413&do=diff SETUP BAS PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Fungsi Berfungsi untuk melakukan pengaturan rekening mata anggaran sesuai dengan BAS Permendagri 64 tahun 2013 yang sampai saat ini masih berlaku untuk penyusunan anggaran di pemerintah daerah. Nomenklatur rekening mata anggaran berdasarkan BAS Permendagri 64 tahun 2013 ini terdiri dari : text/html 2020-09-12T16:24:02+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:bas_pp71_2010&rev=1599902642&do=diff SETUP BAS SAP Peraturan Pemerintah No 71 TAHUN 2010 Fungsi Berfungsi untuk melakukan pengaturan rekening mata anggaran sesuai dengan BAS di Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang dipergunakan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK didasarkan dan dituangkan dalam laporan-laporan akuntansi dengan berdasarkan pada BAS SAP PP71/2010. text/html 2020-09-12T18:38:47+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:jurnal&rev=1599910727&do=diff POLA PENJURNALAN DI SIMR@L Berikut adalah standard pola penjurnalan di aplikasi SIMR@L. Penyesuaian pola jurnal dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat dilakukan jika diperlukan berdasarkan hasil pembahasan yang akan dilakukan dalam implementasi aplikasi ini. Penetapan pola jurnal dilakukan diawal sebelum proses penatausahaan keuangan tahun anggaran yang bersangkutan berjalan. Jika terjadi perubahan pola jurnal setelah transaksi penatausahaan keuangan berjalan, maka diperlukan penjur… text/html 2020-09-12T17:50:01+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:konsep_mapping&rev=1599907801&do=diff SETUP MAPPING REKENING MATA ANGGARAN Fungsi Berfungsi untuk melakukan mapping antar rekening mata anggaran di 3 jenis bagan akun standar yang dipergunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada prinsipnya mapping antar rekening mata anggaran, bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu text/html 2020-09-13T14:25:24+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:laporan&rev=1599981924&do=diff LAPORAN AKUNTANSI Fungsi Berfungsi untuk menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk menampilkan hasil penjurnalan yang telah dilakukan melalui aplikasi, laporan-laporan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan audit keuangan, laporan-laporan yang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban keuangan, serta laporan-laporan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan ataupun kontrol proses akuntansi di skpd/skpkd maupunn akuntansi konsolidasian pemda. text/html 2019-07-18T12:24:11+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:lpj_kepala_daerah&rev=1563427451&do=diff Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah Fungsi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. LPJ Ka. Daerah disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjan… text/html 2020-09-12T19:56:13+07:00 https://repo.kuarta.co.id/simralwiki/doku.php?id=akuntansi:pengantar&rev=1599915373&do=diff PENGANTAR AKUNTANSI SIMR@L Aplikasi SIMR@L telah menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.